Latest Updates
SELAMAT DATANG DI BLOGNYA PENDIDIKAN TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA SEMOGA BERMANFAAT

Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik

Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik
Akurat, Terpercaya dan Terintegrasi Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Tentang PUPNS 2015 Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015. Untuk proses pemutakhiran...

Gaji PNS, TNI dan Polri Naik Juni

Gaji PNS, TNI dan Polri Naik Juni
Gaji PNS, TNI dan Polri Naik Juni - Ada kabar gembira bagi pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Pemerintah telah menyelesaikan adimistrasi rencana kenaikan gaji berkala bagi PNS, TNI dan Polri. Ditargetkan, kenaikan gaji sudah bisa dinikmati mereka pada Juni 2015.  "Insya Allah bulan Juni, paling telat bulan Juli untuk proses pencairannya," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor Kemenpan dan RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta...

Gaji ke-13 PNS Cair Sebelum Ramadan

Gaji ke-13 PNS Cair Sebelum Ramadan
Gaji ke-13 PNS Cair Sebelum Ramadan - Kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, dan pensiunan. Gaji ke-13 akan segera cair sebelum bulan Ramadan tiba. "Saya sudah menerima instruksi dari Bapak Presiden agar mempercepat proses pencairan dan proses administratuf gaji ke-13 PNS dan pensiunan TNI, Polri. Semuanya sebelum Lebaran. Syukur-syukur bisa kita lakukan sebelum puasa," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi...

Integrasi Padamu Negeri ke Dalam Dapodik Merupakan Keniscayaan

Integrasi Padamu Negeri ke Dalam Dapodik Merupakan Keniscayaan
Jakarta (Dikdas): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sering mendapat komplain dari pengelola pendidikan terkait sistem pendataan. Kemendikbud dianggap mengeluarkan dua sistem pendataan yang merepotkan sekolah, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Padamu Negeri. “Yang di data sama, tetapi aplikasinya berbeda,” jelas Hamid Muhammad, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, saat membuka acara Penyelerasan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Gedung D...

Dapodikmen sebagai Data Awal P3D mendukung UU 23 Tahun 2014

Dapodikmen sebagai Data Awal P3D mendukung UU 23 Tahun 2014
Salam Satu Data Satu Nusa, Informasi yang akan saya akan sampaikan adalah informasi tentang aplikasi dapodikmen sebagai landasan awal data P3D mendukung UU 23 Tahun 2014 untuk kebutuhan administrasi pada setiap instansi sekolah.  Untuk itu perlu diperbaiki perubahan data serta kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi dapodikmen ini. untuk itu sebagai informasi bagi operator pada setiap instansi pendidikan baik negeri maupun swasta perlu mengetahui kegunaan dan fungsi dari dapodikmen...

Aplikasi Nilai K13

Aplikasi Nilai K13
Untuk mendukung terlaksananya Administrasi Penilaian kinerja guru, kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi yang mungkin dapat digunakan dalam penilaian kurikulum 2013 untuk sekolah yang memerlukannya. Aplikasi ini sangat ringan di aplikasi serta mudah dalam pengelolaanya, anda hanya menginputkan beberapa isian seperti nama siswa, data sekolah yang sudah disiapkan. Aplikasi ini dapat berjalan di Microsoft Excel dari versi 2007 s,d 2013. Semoga dengan aplikasi penilaian raport siswa...

Prosedur Baru Kenaikan Pangkat Otomatis Guru PNS

Prosedur Baru Kenaikan Pangkat Otomatis Guru PNS
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia mengubah mekanisme proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS). BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap empat tahun tanpa harus melalui mekanisme pengusulan seperti yang diterapkan selama ini. Kepala BKN, Bima Aria Wibisana mengatakan kebijakan ini berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru. “Aturan ini berlaku untuk semuanya (termasuk guru PNS),” ucap Bima ketika ditemui usai pelantikan jabatan...

Cara Cek SK Aneka Tunjangan Tingkat SMA/SMK Sederajat

Cara Cek SK Aneka Tunjangan Tingkat SMA/SMK Sederajat
Salam Dunia Pendididikan, Kali ini saya akan share pengecekan SK Aneka Tunjangan Tingkat SMA/SMK Sederajat. Langkah-langkah pengecekan SK Aneka Tunjangan sebagai berikut : 1.  Buka alamat http://ptkdikmen.net/anekatunjang/ 2.  Setelah tampil silakan klik ikon seperti gambar dibawah ini Setelah tampil anda akan melihat nama-nama ptk yang terdaftar di Dikmen tingkat SMA/SMK sederajat. 3.  Klik gambar yang dilingkari kemudian akan tampil seperti gambar 1.2 Gambar 1.1 Setelah...

Hindari Kesalahan Query Data, Dapodikdas Akan Keluarkan Data Mart

Hindari Kesalahan Query Data, Dapodikdas Akan Keluarkan Data Mart
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melalui Data Pokok Pendidikan Dasar akan menyediakan data mart kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Data tersebut merupakan data matang yang siap disajikan. Dinas tinggal mengunduh data mart yang akan diunggah di laman Dapodikdas. “Bapak-Ibu tinggal download data baik data siswa, guru, dan sarana prasarana termasuk berbagai fasilitas yang ada di sekolah,” kata Supriyatno, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan...

Hasil ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015

Hasil ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015
Jakarta, Kemendikbud --- Hasil ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 diumumkan hari ini, Jumat, 15 Mei 2015. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, rerata nilai UN tahun ini naik sebesar 0,29 poin, dari 61,00 pada tahun lalu, menjadi 61,29 pada tahun ini. Dalam jumpa pers mengenai hasil UN 2015,  Mendikbud mengatakan data rerata nilai UN yang naik ini menepis anggapan jika UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, maka motivasi belajar para peserta...

Penetapan Kebijakan Persyaratan Penerbitan NUPTK

Penetapan Kebijakan Persyaratan Penerbitan NUPTK
Salam sejahtera untuk kita semua, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi tentan kebijakan penerbitan NUPTK. Sebagai tindak lanjut dari Program sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 dan Penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan serta Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemendikbud mengeluarkan kebijakan persyaratan penerbitan NUPTK tahun 2015 sebagai berikut : ...

WARNING ! Surat Palsu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Beredar

WARNING ! Surat Palsu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Beredar
WARNING ! Surat Palsu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Beredar  - Beredarnya Surat Palsu yang mengatas namakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) beredar di kalangan satuan pendidikan/sekolah. Hal ini tentu saja memberika dampak yang buruk, karena kurangnya informasi yang diterima serta kepekaan untuk mencari informasi kepada pihak terkait membuat pada umumnya kepala sekolah menggambil keputusan untuk berangkat dan menghadiri kegiatan tersebut yang sejatinya...
JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten untuk melakukan penghematan keuangan negara, khususnya terkait dengan pembatasan rapat di luar kantor. Kebijakan yang semula dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 11/2014, ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur. Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan,...

Pastikan Tidak Ada Lagi Nama Baru Honorer K2 Mengikuti Tes

Pastikan Tidak Ada Lagi Nama Baru Honorer K2 Mengikuti Tes
Pemerintah memastikan bakal kembali menggelar tes bagi tenaga honorer kategori dua (K2) yang gagal tes tahun lalu. Agustus 2015 Tahun ini akan dijanjikan tidak ada nama baru lagi dalam daftar honorer K2 yang berhak mengikuti tes ulang. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, nama-nama yang akan melaksanakan tes pengangkatan tahun ini sesuai daftar peserta tahun lalu. "Jadi...

JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI MELALUI DIPA DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN DASAR

JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI MELALUI DIPA DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN DASAR
Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan binaan provinsi dibayarkan melalui Pusat. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK...

15 Butir Soal Listening UN Bahasa Inggris Tidak Digunakan dalam Penilaian

15 Butir Soal Listening UN Bahasa Inggris Tidak Digunakan dalam Penilaian
Hari ke-tiga pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA/SMK/MA untuk mata pelajaran Bahasa Inggris di Jawa Timur ditemukan ketidaksesuaian soal audio listening yang terdapat dalam cakram padat atau compact disk (CD) dengan soal yang berada di naskah. Mendikbud Anies Baswedan menegaskan hal tersebut tidak akan merugikan siswa karena 15 soal listening yang terdapat dalam mata pelajaran Bahasa Inggris itu tidak akan digunakan dalam penilaian. “Sesuai SOP yang ada, komponen listening agar tidak merugikan...

Pengangkatan Honorer Kategori II Menjadi PNS CPNS Tahun 2015

Pengangkatan Honorer Kategori II Menjadi PNS CPNS Tahun 2015
Informasi pemberitaan mengenai tenaga honorer kategori dua (TH K-2) yang tidak lulus ujian pengangkatan CPNS dari jalur khusus pada ujian seleksi cpns tenaga honorer tahun 2013-2014 dan akan diangkat menjadi pns di tahun 2015 nantinya tidak resah lagi akan bagaimana nasib rekan-rekan yang berasal dari tenaga honorer k2 yang tidak lulus tes cpns. Apalagi ditambah dengan tidak adanya kepastian pengangkatan sisa honorer k2 dikarenakan masa berlakunya PP 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan honorer...

Gaji Ke 13 PNS TNI Polri 2015

Gaji Ke 13 PNS TNI Polri 2015
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan mengenai gaji ke-13. Artinya, PNS, TNI/Polri serta pensiunan masih tetap menerima gaji ke-13 pemerintahan Jokowi yang biasanya disalurkan setiap menjelang tahun ajaran baru. Berikut penjelasan Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB seperti dikutip dari jpnn.com terkait dengan pemberitaan dan informasi PNS Tetap Terima Gaji...

Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke 13 PNS TNI POLRI 2015

Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke 13 PNS TNI POLRI 2015
Gaji PNS TNI POLRI naik sebesar 6 persen dan uang makan juga naik di tahun 2015 ini adalah telah masuk di dalam anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014-2015. Besaran kenaikan gaji PNS ini adalah berjumlah 6% dari jumlah gaji pokok yang diterima oleh para pegawai negeri sipil, anggota polri dan anggota TNI. Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji PNS 6% terkait dengan peraturan gaji pegawai negeri sipil memang belum dikeluarkan secara resmi. Karena memang bila...

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Kementerian Agama Kemenag 2015

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Kementerian Agama Kemenag 2015
Tunjangan Profesi Guru PNS dan Guru Non PNS Kemenag 2015 akan cair di awal tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) 43/2014 tentang tata cara pembayaran TPG bagi guru bukan PNS (GBPNS) dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Informasi pencairan TPG Guru non pns kemenag tahun 2014-2015 ini tentunya akan menjadi kabar yang dinantikan oleh ribuan guru yang masih berstatus guru honorer di Kementrian Agama karena hal ini sangat dinantikan dan akan mendapatkan tambahan penghasilan...

Kriteria Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional

Kriteria Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional
Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tak hanya STF atau subsidi Tunjangan Fungsional namun Guru Non PNS akan diberikan kesetaraan jabatan dan pangkat yang dimilikinya saat ini. Kriteria Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Berikut ini adalah beberapa syarat kriteria guru non pns penerima dan untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional tahun 2015 yang...

Syarat Kriteria Guru Non PNS Mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru

Syarat Kriteria Guru Non PNS Mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru
Syarat mendapatkan tunjangan fungsional guru non pns tahun 2015 perlu diketahui dan dipahami oleh rekan-rekan guru pendidik yang masih berstatus guru non PNS, guru honor, guru swasta di tahun 2014-2015 ini.  Program Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) atau sering disebut Tunjangan Fungsional Guru (TFG) adalah merupakan program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Baik itu pemerintah...

Menuju Dapodikdasmen

Menuju Dapodikdasmen
Seiring penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah akan diintegrasikan menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini disebutkan dalam BAB II (Organisasi), Pasal 4 (d). Integrasi dua Direktorat Jenderal di atas, berimplikasi pada integrasi berbagai program dan kegiatan yang mulanya ada pada masing-masing Direktorat Jenderal. Salah satu...

P2TK Dikdas Kembangkan 5 Aplikasi Bersumber Dapodikdas

P2TK Dikdas Kembangkan 5 Aplikasi Bersumber Dapodikdas
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat P2TK Dikdas), mengembangkan lima aplikasi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas). Lima aplikasi itu adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tunjangan, SIM Rasio, SIM Inpassing, SIM Penilaian Angka Kredit (PAK), dan SIM Penilaian Kinerja Guru (PKG). Tentang kelima SIM tersebut, Tagor Alamsyah Harahap, Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat P2TK...

NEW : SYARAT DAN FORM PENDAFTARAN CALON PENDIDIK MALAYSIA

NEW : SYARAT DAN FORM PENDAFTARAN CALON PENDIDIK MALAYSIA
Dalam rangka pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia dan Mindanao Filipina, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membutuhkan 90 orang pendidik (20 orang pendidik Pegawai Negeri Sipil dan 70 orang pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil)  untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia dan Mindanao. Syarat Pendaftaran: Tahapan Seleksi dilakukan dengan 2 tahap: 1....

Berita Lainnya